Puan: Percepatan Persiapan AG Kedepankan Akuntabilitas

Sabtu, 25 Maret 2017 – 15:39 WIB

Puan Maharani (dua dari kanan), Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Ketum KOI Erick Thohir saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Building FX Plaza Office lantai 19, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/3). FOTO: Kemenko PMK for JPNN

Di antaranya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan Presiden Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) merangkap Ketua Umum KOI Eric Thohir.

Puan menjelaskan, pembentukan BLU memerlukan pendampingan intensif dari BPKP, LKPP, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Menpora dan juga panitia Asian Games atau Inasgoc.

Pendampingan itu terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan melalui mekanisme BLU.

"Kalau semua pekerjaan lelang, kan, tak akan cukup dalam waktu 17 bulan. Padahal harus melakukan percepatan. Karena itulah, maka kami minta mana-mana saja yang mendesak dan urgent sehingga harus memakai mekanisme BLU," jelas Puan.

Di sisi lain, lanjut Puan, tak semua pengerjaan program bisa memakai BLU.

Sebab, mekanisme ini memiliki kriteria mendesak dan sangat urgent.

"Jadi kalau tidak mendesak dan tidak urgent tak usah pakai BLU. Nah, apa saja yang masuk mendesak ini, maka harus dikaji secara teknis antara Kemenkeu, LKPP, BPKP, Menpora, dan juga Inasgoc," terang Puan.

Puan menegaskan, Asian Games harus betul-betul menjaga akuntabilitas.