Puluhan Kontraktor di NTB Tuntut Pemrov Bayar Utang Rp 350 Miliar

jpnn.com, MATARAM - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Lombok Timur Rahmatullah Jayadi menagih utang pemerintah Provinsi NTB. 

Pemprov NTB berhutang kepada puluhan kontraktor sekitar Rp 350 miliar pada pagu anggaran tahun 2022 lalu. 

Jayadi menilai jumlah utang Pemrov NTB kepada salah satu kontraktor saja yang menangani pekerjaan proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB senilai Rp 1 hingga Rp 5 miliar. 

Utang itu pun tak kunjung dibayar selama tahun 2022 lalu.

"Sampai detik ini kami belum dibayar. Kami kira Pemprov NTB ini telah gagal membina para pengusaha kalangan menengah ke bawah," kata Jayadi, Senin sore (27/2) di Mataram.

Menurut Jayadi sesuai data utang program murni tahun 2022 yang mencakup reguler dan Pokir anggota DRPD NTB mencapai Rp 500 miliar. 

Pada semua proyek pekerjaan dan baru dibayar senilai Rp 150 miliar.  

"Baru dibayar 25 persen sesuai pekerjaan. Jadi kalau alasan faktor pandemi anggaran kena recofusing ini tidak benar," ujar Jayadi.