Pungutan Dilarang, CSR Bisa Jadi Solusi

Selasa, 21 Februari 2012 – 14:57 WIB

Menurutnya, untuk keperluan perbaikan sarana dan prasaran bisa didukung anggaran dari APBN, APBD Kaltim, dan Samarinda. Ke depan standar infrastruktur dalam bangunan sekolah itu lebih bertumpu pada APBD dan APBN. “Tidak perlu menarik iuran bulanan,” terangnya.

Tapi, kata dia, jika kondisinya mendesak untuk biaya operasional sekolah atau perbaikan bangunan, sementara sekolah tak memiliki persediaan anggaran, CSR perusahaan bisa menjadi solusi. “Saya rasa satu perusahaan terdekat saja bisa menyelesaikan masalah sekolah,” ujarnya. (rom/far/fuz/jpnn)

WAKIL Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, keluarnya Peraturan Mendikbud tentang larangan pengutan bagi SD dan SMP, merupakan regulasi

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News