Pusat Kooptasi Pelaksanaan Otda
Rabu, 04 Februari 2009 – 19:07 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu juga mempermasalahkan keharusan APBD pemerintah daerah untuk dimintakan izin ke Mendagri sehingga memperlemah pemda dalam menyerap APBD tersebut. “Kenapa APBD tidak terserap? Karena sistem administrasi kita terlalu bertele-tele. APBD yang merupakan hak daerah harus ada persetujuan Mendagri dulu,” tanya Sutiyoso.
Dia juga menyampaikan aspirasi masyarakat daerah sebagai hasil kunjungannya ke berbagai wilayah terkait dengan kepribadian pemimpin nasional yang mereka dambakan. “Rakyat hanya memerlukan pemimpin berpengalaman dan berani. Era reformasi hanya mampu melahirkan pemimpin yang sibuk mengurus kelompok. Sementara kepentingan rakyat terabaikan,” ujar Sutiyoso. (Fas/JPNN)