Putusan MK Dianggap Perkuat Jabatan Wamen

"MK tidak menghapuskan jabatan wamen. Yang disoal hanya penjelasan di Pasal 10 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana menyebutkan posisi wamen diisi oleh pejabat karir. Nah ini menurut hakim MK mengurangi hak azasi setiap warga negara Indonesia, sehingga harus diubah," terang Ismadi yang dihubungi, Selasa (5/6).

Dengan perubahan ini, lanjutnya, akan semakin membuat presiden leluasa menetapkan siapa saja yang harus diangkat wamen. "Jadi bisa saja dari PNS, bisa juga kalangan profesional atau swasta yang dianggap kapabel untuk menduduki posisi wamen," ujarnya.

Mengenai sikap pemerintah setelah keluarnya putusan MK ini, Ismadi mengatakan, seluruh kementerian yang memiliki wamen akan melaporkan kembali ke presiden. Selanjutnya, Setneg akan membuat keputusan presiden yang baru untuk pengukuhan wamen.