Raih Hati Rakyat, Militer Mesir Bersiasat

KAIRO - Program reformasi Mesir amat bergantung pada militer. Sebagai pemegang kendali pemerintahan transisi, militer punya tanggung jawab besar untuk membangun Mesir baru yang demokratis. Sayangnya, militer bukanlah pihak yang netral. Alhasil, proses transisi Mesir pun tersendat karena terlalu banyak kepentingan di tubuh militer.

"Sebenarnya, saat pemerintah AS mendesak agar militer Mesir mendukung aksi rakyat, mereka gundah. Bukan karena harus memilih antara rakyat atau Hosni Mubarak, melainkan memilih antara Mubarak atau kepentingan mereka sendiri," tulis Rabah Ghezali, pengacara Prancis yang juga kolumnis, dalam artikelnya di koran Huffington Post belum lama ini.

Itu sebabnya ketika meminta Mubarak lengser, militer tidak terlalu bersemangat membersihkan orang-orang dari rezim sang diktator. Menurut Ghezali, militer Mesir terlalu lama terikat pada tokoh yang berkuasa selama tiga dekade tersebut. Agenda reformasi, termasuk pemilu, termasuk momok yang ditakuti militer. Para petinggi militer jelas tak ingin kehilangan aset dan kekuasaan mereka.

Melalui pemilu, yang semula dijadwalkan September itu, rakyat Mesir berhak menentukan masa depan mereka dan negerinya. Peluang militer tetap bertahan di pemerintahan pun sama besar dengan para politisi sipil. Dalam pemilu nanti, rakyat akan serius menimbang perlu tidaknya peran militer dalam pemerintahan baru. Jika pemerintahan sipil yang didambakan, militer harus siap terpinggirkan.