Rakornas Jelang Pemilu 2019: Polri Beber Potensi Kerawanan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Direktur Baintelkam Polri Antony Siahaan membeber potensi kerawanan Pemilu 2019 mulai dari tahapan kampanye sampai pascapemungutan suara 17 April 2019.

Pertama, Politik indentitas (SARA), isu ekonomi, komunis, TKA Tiongkok dan HAM, masih akan mewarnai dinamika politik dalam pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga dapat memicu disintegritas bangsa.

Kedua, politik “playing victim” , kampanye negatif dan black campaign akan semakin marak disuarakan demi kepentingan politik masing-masing kubu dalam Pemilu 2019 sehingga akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi diindonesia.

“Ketiga, aksi penolakan terhadap hasil Pemilu 2019 dengan pengerahan massa pendukung dengan memanfaatkan sekecil apapun kesalahan yang dilakukan penyelenggara dalam proses pemungutan suara masih berpotensi terjadi untuk terjadi akibat ketidaksiapan paslon dalam menerima kekalahan, sehingga dapat memicu konflik baik vertikal maupun horizontal,” ujar Anthony Siahaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Menghadapi Pemilu Serentak 2019 yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Hotel El Royale Jakarta Utara, Kamis (22/11).

Acara dihadiri para Kaban Kesbangpol Provisi, Kaban Kesbangpol Kabupaten/Kota se Indonesia, Kepala Bidang Poldagri dan Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi serta Kesbangpol Kabupaten/Kota se Indonesia.

Selain itu, perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI).

Antony Siahaan juga paparkan strategi antipasti dari setiap potensi kerawanan yang sewaktu – waktu muncul dalam setiap tahapan Pemilu, jelang berakhirnya rangkaian tahapan, lebih khusus antisipasi ujaran kebencian, Hoax, fitnah, black campaign dan politisasi SARA