Rancangan Permen LHK Soal Pengaturan Perhunanan Sosial Ditargetkan Selesai April

Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM sekaligus Penasihat Senior Menteri LHK San Afri Awang, mengungkapkan pada wilayah Perum Perhutani terdapat zona tenurial 93.073 hektare dan zona adaptif yang tidak produktif.

Selain itu, terdapat konflik sosial seluas 255.290 hektare serta terdapat hutan lindung dalam tekanan sosial tinggi seluas 169.939 hektare.

Sementara itu kinerja 5.600 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra Perum Perhutani di Pulau Jawa kurang lebih hanya 4 persen yang sehat.

Tentang LMDH, Ketua Asosiasi LMDH M Adib yang juga pendiri Sekolah Kader Pelestarian Sumber Daya Hutan di Purwokerto, menjelaskan LMDH adalah perkumpulan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mempunyai badan hukum selalu diasosiasikan dengan Perum Perhutani.

Oleh karena itu, insentif dari Pemerintah berupa bibit, pupuk dan sarana pertanian lainnya tidak dapat disalurkan oleh Pemerintah.

Sebab, insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas agroforestry.

Pengaturan yang dapat menghilangkan dikotomi LMDH dan KTH akan menguntungkan bagi kelompok masyarakat petani hutan.

“Apapun namanya, yang penting kegiatan kelompok tani mendapatkan manfaat, misalnya dinamakan Kelompok Perhutanan Sosial dengan unit bisnisnya KUPS,” ucap M. Adib.(ikl/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: