Rapat dengan KPK, Kemenpora RI Sampaikan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran

Sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keolahragaan belum dikembangkan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional.

Prasarana dan sarana olahraga prestasi masih terbatas. Sport industry belum dioptimalkan untuk mendukung prestasi olahraga nasional.

"Hal ini sedang kami lakukan penataan," tegasnya. 

Selain program prioritas, Chandra juga memaparkan sejumlah terobosan dalam tata kelola di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di antaranya mekanisme pengawasan anggaran fasilitasi untuk cabor dengan aplikasi digital serta pengembangan e-proposal dan database atlet.

Kasatgas IV KPK Kunto A meminta kepada Kemenpora RI agar transparansi memublikasikan kepada masyarakat melalui media.

Misalnya, bisa dibuat dalam satu website khusus yang bisa dimulai dari atlet, database atlet, pengajuan proposal, sampai penggunaan anggaran.

"Dengan demikian masyarakat bisa tahu sekaligus mengontrol pengunaan anggaran cabor yang memperoleh bantuan dari Kemenpora RI, " jelasnya. (rls/jpnn)