Rapat di Istana, Luhut Tak Duduk Sejajar dengan Jokowi, Ada Tito di Depan

Presiden menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor," ucap Kepala Negara.

Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

Presiden meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut.

"Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak paslah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang bapak, ibu kawal," tegas presiden.

Selanjutnya, presiden mengatakan tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas seribu karena ada pesanan dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10 ribu, ya, mau enggak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang," tutur Kepala Negara.

Presiden juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.