Rasio Dosen, Sarpras dan Akreditasi Masalah Utama Perguruan Tinggi

jpnn.com, BATAM - Tiga hal penting yang menjadi temuan Tim Panitia Kerja Standar Nasional Perguruan Tinggi (Panja SN DIKTI) Komisi X DPR RI antara lain, rasio dosen, sarana dan prasarana serta masalah akreditasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunspek Panja SN DIKTI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Assisten II dan jajaran SKPD, beberapa Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi Kepri, Ketua Kopertis Wilayah X Kepri, Perwakilan Kemenristek Dikti dan instansi terkait, di Graha Kepri Batam, Kamis (15/6/2017). 

Sutan juga menambahkan, selain tiga masalah utama tersebut tak kalah penting adalah masih rendahnya minat terhadap penelitian/riset terutama di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta karena dukungan anggaran dari pemerintah relatif masih kecil. 
 
"Ke depan kita dorong melalui Kemenristek Dikti untuk memberikan dukungan porsi anggaran penelitian/riset yang lebih besar, karena penelitian akan meningkatkan kualitas dosen yang berimbas pada kemajuan sebuah perguruan tinggi," imbuh Sutan. 
 
Politikus Gerindra ini juga prihatin jika melihat sarana dan prasarana antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sangat mencolok terutama di daerah (luar Jawa). 
 
"Minimnya sarana dan prasarana menjadikan kemampuan mayoritas Perguruan Tinggi di Indonesia untuk memenuhi Standar Nasional Dikti menjadi tidak merata," jelas Sutan.
 
Legislator Dapil Jambi ini melihat ada ketimpangan mutu Perguruan Tinggi sehingga mayoritas institusi dan prodi terakreditasi 'C' (BAN-PT), hanya sedikit prodi yang terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dsb). Akibatnya hanya ada 3 universitas di Indonesia yang masuk World Rank (QS) dari Top 500. 
 
Wakil Rektor Universitas Batam Satryawan, mengusulkan agar SDM (dosen) yang kelebihan di PTN diperbantukan ke PTS. Sebagai contoh, mencari doktor S3 akuntansi di swasta sekarang sulit, karena kebanyakan memilih bekerja sebagai konsultan di perusahaan swasta. 
 
"Saya juga berharap saat visitasi (datang memeriksa) BAN PT sebaiknya memiliki persepsi yang bisa memaklumi kondisi sarana dan prasarana PTS, tidak memaksakan harus sama dengan PTN," pungkas Satryawan.
 
Ikut serta dalam Tim Panja SN DIKTI Komisi X DPR yaitu Sutan Adil Hendra (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X) dengan anggota Bambang Sutrisno, Jamal Mirdad, Ida Bagus Putu Sukarta, Nuroji, Muslim, Yayuk Basuki, Dedi Wahidi, Zainul Arifin Noor, Mustafa Kamal, Yayuk Sri Rahayuningsih dan Dadang Rusdiana.(adv/jpnn)