Rasionalisasi PNS Bisa Bikin Ribut

Begini, masyarakat kita, terutama di Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, PNS itu memang menjadi idola, menjadi sumber penghidupan, mata pencaharian. Dari aspek ekonomi dan lapangan kerja, mereka masih sangat tergantung pada negara, seperti menjadi PNS itu. Nah, kalau terjadi rasionalisasi dengan dalih menciptakan PNS yang profesional, itu kan teori kebijakan publik, yang akan berbenturan dengan realita-realita di lapangan.

Lantas bagaimana jika kebijakan rasionalisasi tetap akan dijalankan? Bagaimana yang terbaik?

Saya setuju reformasi birokrasi, saya setuju PNS yang profesional. Tapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan berimbang. Maksudnya, teori-teori itu diterapkan dengan tetap mengakomodir kondisi-kondisi kedaerahan, realita-realita sosial. Kalau tidak, ya akan muncul implikasi-implikasi yang buruk.

Implikasi buruk, contohnya?

Jangan samakan Jawa dengan kawasan-kawasan lain, seperti wilayah timur. Kalau di Jawa, karena tingkat pendidikan sudah merata, tentunya beda dengan beberapa daerah lain. Bisa ribut mereka. Bisa muncul anggapan rasionalisasi hanya akan memberikan kesempatan orang Jawa masuk ke sana.  Hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan.

Jadi menurut Anda tidak gampang reasionalisasi PNS diterapkan?

Kuncinya kebijakan yang berimbang, antara teori dengan realitas sosial di lapangan.***