Raskin Jangan Beras Impor
Jumat, 05 Oktober 2012 – 20:22 WIB
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, mengharapkan pemerintah agar pemenuhan kebutuhan beras miskin (raskin) bisa dari produksi dalam negeri sendiri. Menurutnya, memang sampai saat ini untuk raskin belum ada impor. Hanya saja ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara penghasil seperti Thailand, Vietnam dan Kamboja, sudah dilakukan, ditambah melanjutkan sisa hasil MoU dengan India. "Harapan kita untuk tidak melakukan impor. Saya berharap penuhi kebutuhan dalam negeri melalui produksi dalam negeri," ujar Herman di Bandung, Jumat (5/10).
Dia mengatakan, tahun ini anggaran untuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sudah meningkat. Mengingat, pembelian harga pemerintah terhadap bulog dinaikkan.
"Namun penerima raskin menurun. Dulu 17,5 juta, sekarang 15,7 juta Rumah Tangga Sasaran. Meskipun kualitas dinaikkan," ujar politisi Partai Demokrat itu.
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, mengharapkan pemerintah agar pemenuhan kebutuhan beras miskin (raskin) bisa dari produksi dalam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Bisnis
Shell Membantah Bakal Tutup SPBU di Indonesia
Minggu, 24 November 2024 – 18:16 WIB - Bisnis
BTN Raih Penghargaan di Ajang LinkedIn Talent Awards
Minggu, 24 November 2024 – 16:47 WIB - Bisnis
Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
Minggu, 24 November 2024 – 13:07 WIB - Bisnis
Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
Minggu, 24 November 2024 – 12:11 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pilkada
Bawaslu Sleman Tangani Praktik Politik Uang Oleh Tim Paslon Nomor Urut 01
Minggu, 24 November 2024 – 16:22 WIB - Bulutangkis
Live Streaming Final China Masters 2024 Jojo Vs Antonsen, Sekarang!
Minggu, 24 November 2024 – 16:17 WIB - Politik
Hasto Tuding Ara Main SARA soal Pramono-Rano Didukung Anies, Prabowo Pasti Tak Suka
Minggu, 24 November 2024 – 17:24 WIB - Bali Terkini
Gardu Induk Serongga Meledak, 60.964 Pelanggan di Ubud hingga Gianyar Terdampak
Minggu, 24 November 2024 – 15:12 WIB - Hukum
Pak Gubernur Ini Menjadi Salah Satu yang Diamankan KPK, Kasusnya Diduga Pungutan Pilkada
Minggu, 24 November 2024 – 15:15 WIB