Ratusan Guru Demo Tuntut TPP, Wako Pekanbaru Cuma Bilang Begini

Dari tiga kementerian ini, utusan yang berangkat menyebut Kemendikbud menyerahkan TPP ada kebijakan kepala daerah, Kemenpan RB mewanti-wanti agar TPP yang dinilai sebagai tunjangan tak jelas ditertibkan dan Kemendagri meminta waktu untuk bertemu dengan dua kementrian diatas sebelum memberikan rekomendasi.

Rombongan yang berangkat ke Jakarta ini terdiri dari perwakilan Pemko Pekanbaru dan perwakilan guru. Sekembalinya mereka dari Jakarta 29 Maret lalu, hingga kini memang para guru tak kunjung bertemu dengan Wako.

Saat Wako menjelaskan bahwa semua pihak harus menunggu jawaban melalui surat tertulis dari kementerian yang didatangi, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Azwan MSi membisiki Wako bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Kemendagri, walaupun belum mendapatkan jawaban tertulis, TPP tak dibenarkan lagi.

''Dari bagian hukumnya (Kemendagri-red),'' kata Azwan pada Wako.

Wako di hadapan awak media yang mewawancarai memberikan gestur setuju dengan apa yang disampaikan Azwan. Dia kemudian menegaskan lagi. ''Kan sudah tahu, kami tunggu jawaban tertulislah,'' tegas dia.

Kepada Firdaus, kemudian ditanyakan tentang guru yang tetap berdemo ke DPRD Kota Pekanbaru sementara disaat yang sama USBN tingkat SMP sederajat sedang berlangsung.

''Berlaku semua undang-undang. Yang jelas disiplin PNS akan saya berlakukan,'' tegasnya lagi.

Sebelumnya, Wako Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerbitkan instruksi khusus yang garis besarnya menyasar tenaga pendidik, serta pengawas dibawah Dinas Pendidikan Kota (Disdik) Kota Pekanbaru. Instruksi berisi peringatan pada pihak-pihak yang menghalangi kegiatan belajar mengajar dan jalannya ujian nasional di Kota Pekanbaru akan ada sanksi yang menunggu.