Ratusan Ribu Honorer Terancam Menganggur, PKS Minta Pemerintah Cari Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati atau Mufida berharap pemerintah menemukan solusi yang pas bagi honorer menyusul terbitnya SE Menpan RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Surat tersebut berisi tentang permintaan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus honorer per 28 November 2023.

Menurut Mufida, perlu ada koordinasi lintas kementerian antara KemenPAN RB, Kemendagri, dan Kemenaker untuk menyusun strategi mengakomodasi tenaga honorer.

"Sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," kata legislator dari Fraksi PKS itu.

Mufida menyebut pemerintah selama ini hanya punya solusi terhadap nasib tenaga honorer di bidang pendidik. 

Tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, penyuluh dan administrasi belum ada solusi konkrit. 

"Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah," tegas dia.

Dia lantas menyinggung data KemenPAN RB per Juni 2021 yang menyebut ada 410.000 tenaga honorer kategori II (THK-II).