Reaksi Warga Masih Wajar, PLN Memang Salah

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah reaksi warga di sekitar lokasi pembangunan pembangkit di beberapa daerah di Sumut, masih dianggap wajar oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rahmat Shah.

Dia mengingatkan, jangan sampai reaksi warga ini menjadi pengalihan isu ketidakmampuan PLN dalam mengatasi krisis listrik di wilayah Sumut dan sekitarnya.

"Ya karena PLN tidak melakukan sosialisasi dengan baik. Kalau sosialisasinya baik, saya yakin warga bisa menerima," ujar Rahmat Shah kepada JPNN di Jakarta, kemarin.

Pernyataan itu menanggapi kabar penolakan warga Tapanuli Utara terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla 3 x 110 MW. Juga proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x200 MW Tanjungpasir Kecamatan Pangkalansusu, Langkat, dimana warga meminta kompensasi karena merasa lahannya dilalui sambungan utama tegangan tinggi (SUTET). Namun, setelah dilakukan pengujian ternyata lahan dimaksudkan milik balai konservasi sumber daya alam (BKSDA).

Dijelaskan Rahmat, yang juga Ketua Kaukus Anggota DPD dari wilayah Sumatera itu, kerugian masyarakat Sumut sudah berlipat-lipat akibat pemadaman listrik. "Pabrik-pabrik, usaha kecil, tidur pun tak nyenyak. Bagaimana PLN membayar kerugian ini. Jangan lantas masyarakat dikambinghitamkan. Tak baik bila masalah listrik ini Sumut menjadi tidak kondusif, warga merusak kantor PLN. Malu," ujarnya.

Dia cerita, pada 21 Oktober 2013 silam, pihaknya sudah memanggil Menteri ESDM yang diwakili Dirut PLN Nur Pamudji. Dalam pertemuan itu, Nur menjanjikan listrik Sumut sudah normal akhir November 2013.

Tidak puas hanya dengan janji lisan, Rahmat minta pernyataan tertulis Nur Pamudji. Lantas, Nur mengeluarkan surat berisi pernyataan tertulis, tertanggal 28 Oktober 2013. Surat resmi sebagai balasan permintaan Rahmat ditujukan ke Ketua DPD RI.

Seperti pernyataan lisan, dalam pernyataan tertulis itu Nur berjanji akhir November 2013 listrik Sumut sudah beres.