Realisasi Anggaran Capai 97,11 Persen, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

Di antaranya, meminta pemerintah daerah untuk memeriksa DTKS existing dan melakukan pembaharuan data.

Berikutnya, agar NIK DTKS penerima Kartu Sembako dan BST yang tidak valid, dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan koreksi dan matching dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Kemudian, KPM graduasi PKH alamiah diputuskan tetap menerima bantuan kartu sembako.

Sementara, KPM PKH graduasi mandiri tidak lagi mendapatkan kartu sembako.

“Kami juga meminta agar ada review kriteria dan parameter kemiskinan bersama perguruan tinggi. Khusus untuk kelompok rentan (gelandangan, pengemis, pemulung, KAT) yang tidak memiliki NIK/KTP dilakukan kerja sama dengan Dukcapil untuk perekaman data,” jelasnya.

Dalam raker dengan Komisi VIII DPR tersebut, Mensos Risma didampingi para pajabat eselon I dan II.

Rapat dipimpin oleh Tb Ace Hasan Syadzily dengan memperhatikan protokol kesehatan di mana sebagain besar anggota dewan mengikuti rapat secara virtual. (*/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: