Realisasi PAD Banten Hingga Pertengahan Maret 2024 Capai 1,5 Triliun Lebih

Menurut Deni, setiap tahun target pendapatan terus meningkat. Karena itu, fokus Bapenda dalam mengejar terget pendapatan tidak hanya pada membuka gerai, melainkan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan lainnya yang belum tergarap secara optimal.

Menurutnya, pada tahun 2025 Pemprov Banten berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp 1 triliun dari total pendapatan daerah akibat penerapan pajak Opsen pada tahun 2025 mendatang.

“Sejak adanya regulasi tersebut ada bagian-bagian yang menjadi hak kabupaten kota dan ada bagian-bagian yang menjadi hak provinsi yakni PKB dan BBNKB. Kami sudah lakukan simulasi hitung-hitungan, paling tidak opsen ini akan berdampak pada 13 persen struktur pendapatan daerah.

Menurut Deni, pihaknya mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Banten dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemprov Banten untuk bersinergi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Dalam hal penagihan pajak yang nunggak, tidak bisa dilakukan oleh Bapenda karena yang memiliki wilayah adalah pemerintah kabupaten kota. Begitu juga dengan pemungutan retribusi yang melibatkan OPD penghasil, tidak bisa dilakukan hanya oleh Bapenda Banten. Maka butuh sinergi,” ujar Deni.

Menurut Deni, Bapenda terus melakukan inovasi guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien.

Inovasi tersebut berupa pelayanan jemput bola melalui Samling atau Samsat Keliling dan Samlong atau Samsat Kalong yang berhasil memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang hendak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

"Ujung tombak pendapatan daerah adalah Samsat, maka Samsat harus memberikan pelayanan yang mudah dan cepat,” ujar Deni. (dkk/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!