Realisasi Rumah Sederhana 18 Persen

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenperin Sri Hartoyo menjabarkan, tahun ini pihaknya menargetkan dapat menyediakan rumah sederhana 134 ribu unit. Realisasi hingga pertengahan tahun ini mencapai 24.500 unit. "Target ini memang masih terlalu jauh, namun akan kami upayakan," terangnya.

Ia mengatakan, berbagai cara telah telah diupayakan  Misalkan saja dengan mengatur ulang penerapan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi RS. Dari awalnya RS yang terkena pajak minimal bernilai Rp 70 juta menjadi Rp 90 juta. Selain itu kami juga bekerjasama dengan bank dibidang pembiayaan. "Saat ini telah ada program KPR dari bank yang menyediakan tenor hingga 20 tahun, dengan ini masyarakatberpenghasilan rendah semakin teringankan," ujarnya.

Bagi pengembang, lanjut dia,  pemerintah juga memberikan kelonggaran, meskipun pembangunan belum terselesaikan pembiayaan dari bank bisa dilakukan. Namun masih ada batasan yang harus dipenuhi oleh pengembang. Pembiayaan RS bisa dilakukan jika pembangunan telah terselesaikan 60 persen. Elemen bangunan yang utama harus terpenuhi, yakni lantai, dinding, atap dan ventilasi. Ini berbeda dengan non RS, dimana saat bangunan belum ada sudah bisa dimulai pembiayaannya.

"Kami ingin MBR ini tak merasa tertipu lantaran apa yang dibelinya belum real," jelasnya.