Reformasi Birokrasi Indonesia Mirip Rusia

JAKARTA - Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN&RB, Ismail Mohamad mengatakan banyak sekali kemiripan pelaksanaan civil service reformasi birokrasi di Indonesia dan Rusia. Kedua negara ini masih berkutat dalam merilis beberapa UU baru terkait modernisasi pengelolaan PNS. Selain itu, jumlah PNS yang berlebihan dari segi kuantitas dan minim dari segi kompetensi. Juga masalah tingkat gaji (basic salary) rendah serta jumlah tunjangan yang mendominasi take home pay (THP) serta jauhnya jumlah besarnya salary dibandingkan swasta (terutama mereka yang menduduki posisi senior).

"Seperti halnya Indonesia, di Rusia sistem atau perencanaan karir juga masih belum jelas. Karena itu berbagai upaya dilakukan Rusia untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan reform. Rusia juga memberlakukan pemberian insentif atas hasil reformasi yang dilakukan," kata Ismail, Selasa (15/11).

Dia menambahkan, reformasi birokrasi akan meningkatkan efisiensi, kinerja, transparansi, dan partisipasi masyarakat, yang ujung-ujungnya mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi penting dilakukan. Seperti apa yang telah dilakukan India. India sudah sampai pada taraf melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan reformasinya dengan menggunakan sistem yang kredibel," terangnya.

Menurut Ismalin, hal inilah yang membuat Indonesia terpacu untuk segera menerapkan sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan mengadopsi Model Common Assessment Framework (CAF) yang telah terbukti secara internasional efektivitasnya.