Rekapitulasi C1 BSPN PDIP, Sementara Prabowo - Sandiaga 37%

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap Koalisi Aktivis Masyarakat Anti-Korupsi dan Hoaks (KAMAKH) tidak tahu hukum karena melaporkan sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count Pemilu 2019.

Menurut Hasto, hasil quick count yang dilakukan sejumlah lembaga sudah taat hukum dan menjalankan prosesnya dengan ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan dari aspek metodologinya.

"Untuk menyampaikan quick count pada jam 15.00, itu sudah sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi taat hukum, mereka yang menggugat itu tidak tahu hukum, mereka menggugat itu justru menunjukkan kepentingan politiknya karena dukungan pada paslon 02," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Dia juga mengajak seluruh lembaga survei dan peneliti, harus mempertanggungjawabkan datanya kepada masyarakat. Hal itu untuk menjaga kepentingan nasional dan juga menghindari jeratan pidana.

BACA JUGA: Presiden PKS: Manusiawi jika Sandiaga Sakit setelah Lihat Hasil Hitung Cepat

Di samping itu, kata Hasto, pihaknya juga menantang kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno transparan soal klaim kemenangan. Dia menanyakan transparansi data perolehan suara pemilihan presiden kubu oposisi agar tidak ada pihak saling klaim kemenangan dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Ini bagian transparansi ke publik. Terlalu bahaya untuk urusan strategis, kalau isinya main klaim. Tiga kali yang diumumkan Prabowo itu, datanya berbeda-beda. Tapi, katanya semua sudah fiks," ujar Hasto.

Hasto pun menegaskan data perolehan suara yang ditampilkan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP benar dan siap diaudit. Data BSPN PDIP siap dibandingkan dengan data milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, bahkan Partai Gerindra.