Reklamasi Harusnya untuk Kepentingan Bangsa, Bukan Proyek Properti

JAKARTA –  Reklamasi Teluk Jakarta seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebab, lahan reklamasi merupakan ruang publik yang dimiliki negara. Sudah seharusnya pemanfaatannya tidak hanya berorientasi bisnis semata dengan mengabaikan hak-hak masyarakat terutama di pesisir pantai atau nelayan.
        
“Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan ruang itu harus memberikan nilai tambah dari sisi ekonomis, sosial, budaya dan kemasyarakatan termasuk sisi ekologis,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat diskusi ‘Nasib Reklamasi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4).
       
Ia menyesalkan, gara-gara ingin  mendukung proyek reklamasi yang dikerjakan pengusaha, pemerintah harus menggusur nelayan di kawasan Teluk Jakarta. Berdasarkan data yang dimiliki Viva, sedikitnya ada  17 ribu kepala keluarga yang tergusur. 

Padahal, kata dia, seharusnya reklamasi itu ada untuk kepentingan bangsa secara komprehensif. Misalnya, untuk memperbaiki lingkungan, pantai yang kena erosi, abrasi maupun sedimentasi, dan tidak merusak lingkungan hidup maupun kehidupan. 

“Tapi, dalam kenyataannya ini sudah menjadi proyek properti, berorientasi bisnis.  Bagaimana dengan hak hidup masyarakat,” kata Viva. (boy/jpnn)