Rektor Hadi Gelorakan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Seminar Nasional IPDN 

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Nanik Murwati, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri  Handayani Ningrum, Sekda Surabaya Ikhsan, dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si didapuk menjadi narasumber pada diskusi kali ini. 

Menurut Nanik Murwanti, digitalisasi merupakan faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan. Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan. 

Selain itu, urgensi penyelenggaraan SPBE adalah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik, menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum. 

"Jadi, bisa dikatakan SPBE yang baik akan berdampak positif pula pada indeks pembangunan, indeks persepsi korupsi, indeks penegakan hukum dan tingkat kemudahaan berusaha," ujarnya. 

Dia berharap praja IPDN sebagai calon ASN nantinya bisa menjadi engine yang mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Sementara, dalam kacamata keamanan penerapan SPBE, Sulistyo mengatakan BSSN telah memberikan layanan sertifikasi elektronik yang diberikan ke-9 instansi pemerintah.

Penanggungjawab aplikasi SPBE prioritas yang paling banyak dipegang oleh Kementerian Keuangan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menduduki peringkat keempat.

Pada 2023 sebanyak 55,62% sektor administrasi pemerintahan diberikan notifikasi oleh BSSN. Artinya sektor ini rentan terhadap ancaman siber.