Rektor UI Dituding Lakukan Personalisasi Kekuasaan

Rabu, 07 September 2011 – 18:05 WIB

Tapi, lanjut Tamrin, justru yang dilakukan oleh Rektor UI sama sekali tidak seperti itu. Padahal, katanya, saat Rektor UI memaparkan visi dan misi di depan wali amanat, berjanji melakukan desentralisasi kewenangan unit bahwa tingkat fakultas dan tingkat kajian. Tapi, sebelum tahun berganti, sudah lakukan beberapa hal seperti melakukan gebrakan merubah seluruh tata kelola.

"Pertama yang dilakukan amputasi sistemik, oleh rektor membekukan semua lembaha yang berfungsi check dan balances, kemudian bentuk lembaga baru. Semua dibawa ke rektorat, itu namanya sentralsiasi. Tapi yang terjadi lebih jelek, yakni personalisasi kekuasaan," katanya.

Munculnya polemik di UI itu, setelah rektor memberikan gelar DHC bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Raja Arab Saudi. Padahal bangsa Indonesia masih ingat pemancungan yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi, terhadap seorang Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Ruyati tanpa sepengetahuan Pemerintah RI. (boy/jpnn)

JAKARTA - Polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa (DHC) oleh Universitas Indonesia (UI) kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Azis al-Saud

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News