Remunerasi Diberlakukan, Honorarium Diharamkan
Senin, 03 Juni 2013 – 00:23 WIB
JAKARTA - Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang masuk dalam proses reformasi birokrasi harus menunjukan efisiensi anggarannya. Sebab efisiensi merupakan langkah penting dari penyelenggaraan birokrasi yang saat ini dianggap boros.
Pritoritas evaluasi, lanjutnya, dilakukan terhadap belanja barang yang dinilai masih banyak untuk kegiatan yang memerlukan, pertemuan di hotel-hotel, ataupun perjalanan dinas. Padahal, instansi yang telah mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi) tidak boleh menerima honorarium lagi. "Hasil evaluasi tersebut akan diberikan kepada pimpinan K/L sebagai bahan kebijakan efisiensi lebih lanjut," ujarnya.
Saat ini sudah ada 36 K/L yang telah mendapatkan tunjangan kinerja. Sedangkan remunerasi untuk 23 K/L sedang diproses di Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).