Selain itu untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan reformasi birokrasi, Komisi II DPR juga meminta Menpan-RB mengkaji dan mengevaluasi lebih lanjut kementerian/lembaga yang jadi pilot project. "Evaluasi ini penting untuk menjadi acuan bagi penerapan reformasi birokrasi di instansi lainnya, baik pusat maupun daerah. Namun perlu diimbangi law enforcement dan punishment yang tegas dan terukur serta penerapan keterbukaan informasi publik," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Reformasi birokrasi di tiga kementerian/lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang