Remunerasi Harus Bisa Dongkrak Kinerja Birokrasi

JAKARTA - Tunjangan kinerja (remunerasi) yang diberikan kepada pegawai negeri di instansi pemerintahan yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi harus dijadikan pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja. Remunerasi hendaknya menjadikan PNS lebih disiplin dalam hal aspek manajemen pengelolaan program, keuangan, serta perilaku antikorupsi.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, saat memberikan arahan pada acara penandatanganan penetapan kinerja KemenPAN-RB di Jakarta, Kamis (21/02). “Setelah penandatanganan kinerja ini ditandatangani, saya minta agar dilakukan monitoring dan evaluasi berjenjang dari eselon I sampai staf paling bawah, sehingga kinerjanya benar-benar terukur,” ujarnya.

Politisi PAN ini juga menugaskan WamenPAN-RB Eko Prasojo untuk mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kinerja. Ditegaskannya, penandatanganan penetapan kinerja merupakan upaya penting dan strategis dalam mengawali pelaksanaan tahun anggaran 2013, agar target kinerja KemenPAN-RB dapat terwujud secara optimal.

Azwar menambahkan, KemenPAN-RB sudah mengantongi program dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya tahun 2013. Programnya antara lain penyusunan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Administrasi Pemerintahan, serta RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.