Remunerasi Pegawai Pajak dan Bea Cukai Perlu Ditambah, Ini Pertimbangannya

Namun demikian politikus Golkar itu juga mengingatkan DJP untuk memperbaiki kinerja. Menurutnya, DJP harus ditunjang dengan informasi teknologi (IT) yang andal.

Misbakhun mengkritisi penerapan IT di DJP yang masih banyak kelemahan. Misalnya, dalam pengisian e-filing, wajib pajak masih direpotkan dengan urusan konfirmasi.

Akibatnya, pembayar pajak yang hendak mengurus restitusi juga terhambat karena konfirmasi pembayaran pajak yang tak didukung IT memadai. “Konfirmasi inilah yang harusnya bisa diatasi dengan teknologi. Seharusnya setelah e-filing ada kekuatan IT lain. Misalnya harus ada program yang menyambungkan data di seluruh kantor pajak terkait,” cetusnya.

Karenanya ia juga mempertanyakan progres penerapan IT di DJP. Sebab, pemanfaatan IT harus terus berkembang. “Saya ingin ada sebuah pertumbuhan di IT, jangan stagnan. Teknologi IT untuk pajak tak boleh standar, tapi harus maju,” pintanya.

Harapan serupa juga disampaikan Misbakhun terhadap DJBC. Menurutnya, DJBC juga harus memanfaatkan IT terbaik untuk menerapkan national single window (NSW).

“Jangan berhenti di situ saja. Data national single window itu akan berguna untuk intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara,” katanya.

Selain itu, DJBC juga harus menjadi pintu gerbang lalu lintas ekspor dan turisme. “Maka peralatannya harus dimodernisasi dengan baik. Intinya, IT ini harus berkembang dalam pelaksanaan lembaga-lembaga penerimaan negara,” cetusnya.(ara/jpnn)