Remunerasi PNS Daerah Mulai Medio 2011

JAKARTA--Meski reformasi birokrasi (RB) belum diterapkan di semua kementerian/lembaga di tingkat pusat, namun tim reformasi birokrasi sudah merancang reformasi birokrasi di daerah dilaksanakan pertengahan tahun ini.  Kebijakan ini sesuai instruksi Ketua Dewan Pengarah RB Nasional Wapres Boediono yang meminta agar reformasi birokrasi di daerah berjalan mulai tahun ini. Walaupun tingkat percepatan masing-masing daerah berbeda-beda.

Saat ini, menurut Sekretaris Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto, tim Reformasi Birokrasi tengah melakukan kajian tentang pelaksanaan reformasi di daerah.  Kajian menyangkut pilihan, apakah reformasinya dilakukan serentak di semua daerah, ataukan dipilih daerah tertentu sebagai pilot project.

"Kalau amanat wapres sih dilakukan serentak. Nanti dilihat mana daerah yang reformasinya berjalan cepat, sedang, dan lambat," ujar Tasdik, kemarin.

Dengan reformasi birokrasi, lanjutnya, otomatis akan berlaku juga remunerasi. Hanya saja, pemerintah pusat dalam sosialisasinya nanti akan menekankan bahwa reformasi birokrasi tujuannya bukan remunerasi saja. Tetapi lebih pada tujuh sasaran perubahan dalam birokrasi, salah satunya terciptanya akuntabilitas kinerja yang transparan dan bebas KKN.