Rencana Divestasi, Masyarakat Dukung Kemajuan Bank Banten

“Sudah saatnya memang, Banten ini memiliki bank skala nasional yang bisa memberikan kepercayaan buat masyarakat Banten khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum,” ujarnya.

Pospera, kata Bang Yos, mendesak agar pemerintah Provinsi Banten untuk bergerak cepat.

Jangan sampai ini tertunda-tunda yang bisa mengakibatkan adanya kebingungan di antara masyarakat Banten yang ingin menyimpan uangnya.
“Saya kira ini harus mendapat respons positif dari pemprov. Harus ada langkah cepat agar divestasi ini bisa segera terwujud,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta agar Pemprov Banten mendorong agar segera melakukan divestasi saham dari BJB.
“Tidak perlu kita tambah lagi modal ke BJB. Buat apa? Justru kita akan mendorong dilakukan divestasi (pelepasan/pengurangan). Anggaran yang ada di BJB itu akan kita tarik semua untuk dimasukkan ke Bank Banten,” ujar Asep.

Sebenarnya, lanjut Asep, rencana penarikan modal di BJB sudah mencuat saat Pemprov Banten dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan.

“Ya ini terhenti. Karena memang sekarang ini ada gubernur baru (Gubernur Wahidin Halim), ya kita serahkan ke gubernur baru. DPRD kan hanya mengingatkan saja,” kata Asep.

Menurutnya, modal Bank Banten perlu ditambah agar perusahaan semakin sehat.

“Ini berguna untuk menjaga agar Pemprov Banten tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di Bank Banten,” terangnya.

Dia meyakini jika modal di BJB dialihkan ke Bank Banten, dalam kurun waktu 2 - 3 tahun Bank Banten sudah bisa memberi dividen kepada Pemprov Banten.