Ia mengatakan, BBM adalah "public value", karenanya, pemerintah harus fully concern dalam menyikapi berbagai hal terkait energi terutama BBM. "Regulasi, investasi, konsumsi harus integrated, harus tersimulasi dan tersolusi jika ada masalah. Artinya, sebab akibat itu menjadi basic pemahaman yangg harus sinkron, harus sejalan," jelas politisi PDI Perjuangan, itu. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dikecam politisi PDI Perjuangan. Anggota