Rencana Wiranto untuk Keamanan Papua itu Keliru Besar

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti HAM dan sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie menilai, sikap pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan atau keengganan memahami Papua secara utuh dan mengatasi persoalan secara mendasar.

"Anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elite daerah bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua. Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, potensi kekerasan, pelanggaran HAM dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua," ujar Ikhsan di Jakarta, Kamis (21/8).

BACA JUGA : Pengakuan Mahasiswi asal Papua, Oh Ternyata

Persoalan mendasar yang dimaksud Ikhsan meliputi ketidakadilan politik, ekonomi dan sosial. Selain itu, klaritas sejarah integrasi yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua.

Ikhsan menambahkan, rencana Menkopulhukam Wiranto untuk menambah pasukan TNI/Polri di Papua, adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Dia menilai perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga.

"Pilihan melindungi objek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia," katanya.

BACA JUGA : Warga Papua Terluka, Fahri Heran Jokowi Tidak Marah