Reshuffle Picu Benturan Keras jika...

"Padahal nyatanya yang keringetan parpol dan punya basis massa dan kekuatan politik di parlemen," kata dia.

Namun, saat ini menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis, diganggu dan dirusak terus. Dengan dasar itu, seharusnya jika presiden hendak melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang diambil adalah posisi menteri non parpol dan strategis. 

"Jadi sangat realistis ambil jatah non parpol. Kinerja menteri non parpol juga terbukti jeblok," tegasnya.

Ia mengatakan, menteri-menteri di bidang ekonomi terbukti tidak mampu mengeksekusi arahan presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional. Ia mencontohkan soal daging saja, meskipun Presiden Jokowi sudah mengultimatum agar harga di angka Rp 80.000 per kilogram, menteri terkait tidak mampu memberi solusi. 

Jika dilihat dari sisi kinerja, terbukti menteri-menteri non parpol terutama yang di bidang ekonomi kinerjanya melempem. 

Faktanya, ekonomi Indonesia remuk dan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus.

"Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, sehingga harus ada kebijakan tax amnesty," tegasnya.

Ia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari non parpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi kongkrit arahan presiden.