Resmikan 15 MPP Baru, Menpan RB: Pelayanan Publik yang Bagus Tak Lagi Hanya di Jawa

Anas mendorong agar setiap daerah tetap memenuhi syarat-syarat dan indikator MPP.

“Sehingga dengan demikian yang kita resmikan ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Harapan kami ke depan bisa berfungsi dengan baik,” ucapnya.

Sebagai informasi, dari hasil pemantauan kinerja MPP 2023, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan MPP.

Untuk itu, direkomendasikan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melibatkan berbagai instansi vertikal agar turut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP.

Apresiasi juga di sampaikan oleh Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut kepada 15 kepala daerah yang telah menghadirkan MPP di daerahnya.

Diharapkan, MPP tersebut dapat memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat.

“Buat seluruh masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Sekretaris Daerah, dan teman-teman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hari ini mengikuti secara online yang ada di 15 kabupaten/kota tadi kami ucapkan selamat."

"Sudah saatnya inilah kita memberikan pelayanan, karena pelayanan publik itu inti dari pemerintahan ini. Jadi puncak dari kesibukan birokrasi adalah pelayanan publik,” pungkas dia.(antara/jpnn)