Revisi APBN 2011 Bakal Hambat Perbaikan Sekolah

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai program rehabilitasi sekolah yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdknas) akan terhambat dengan persoalan anggaran. Sebab, dana untuk program tersebut belum cair karena adanya pembahasan APBN-Perubahan 2011.

Deputi Politik Sosial dan Keamanan (Polsoskam) BPKP Ahmad Sanusi  menjelaskan, hingga saat ini dana tersebut belum cair. Padahal, pada 15 Desember pertanggungjawaban penggunaan APBN-P harus sudah ada.

“Belum cairnya APBN-P ini berpotensi menghambat perbaikan. Ini pekerjaan yang cukup besar, dan menggunakan anggaran yang cukup besar pula. Maka dari itu, kita semua harus berhati-hati dan berkoordinasi dengan baik,” ungkap Ahmad ketika ditemui usai acara peluncuran Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (26/9) sore.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPKP sudah mulai  berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika tidak selesai tahun ini, lanjut dia,  otomatis  anggaran perbaikan sekolah tidak dimasukkan di APBN 2012.