Revisi PP Pemilikan Rumah Dicurigai Demi Kepentingan Asing
Kamis, 21 Februari 2013 – 13:04 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo mengatakan rencana Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU PKP). "Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rusun tidak mengamanatkan pembentukan RPP tentang kepemilikan properti. Lalu dasar hukum untuk mengganti PP No.41/1999 itu apa?", tanya Sigit Sosiotomo, menyikapi rencana Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merevisi PP tersebut, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/2).
Dikatakannya, dari sisi kepentingan bangsa dan negara UU PKP sudah cukup baik. Kita khawatir revisi itu nantinya akan melegalkan kepemilikan asing atas properti di Indonesia. Selain UU PKP, UU Agraria hanya memberikan hak kepemilikan berupa hak pakai. "Jadi, jangan sampai substansi RPP ini nanti malah memberikan hak milik. Jika itu terjadi, pemerintah melanggar UU," tegasnya.
Demikian juga halnya dengan rencana pemerintah memberikan hak pakai atas tanah dari 25 tahun menjadi 70 tahun. Menurut politisi PKS itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Karena UU PKP dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengamanatkan PP tentang kepemilikan properti.
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo mengatakan rencana Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Begini Pesan Jokowi di HUT ke-79 TNI
-
Refly Harun Singgung Konspirasi, Persahabatan TNI-Polri | Reaction JPNN
-
Kubu Vadel Badjideh Tuding Balik Nikita Mirzani Soal Penelantaran Anak
-
Sidang Sengketa Tanah Pramuka Ujung, Penasihat Hukum Yakin Terdakwa Tidak Bersalah
-
Meha Rilis Extended Play Cinta Tak Pernah Salah
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Inilah Syarat Penting Pendaftaran PPPK 2024 Gelombang II, Honorer Harus Gercep
Minggu, 06 Oktober 2024 – 07:07 WIB - Humaniora
Masa Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Wajib Mewaspadai 2 Hal Ini
Minggu, 06 Oktober 2024 – 06:56 WIB - Hukum
Info Terkini Kasus Video Asusila Guru dan Siswi di Gorontalo, Keluarga Korban Lapor Polisi
Minggu, 06 Oktober 2024 – 02:12 WIB - Hukum
Heboh Ketum Parpol Dilaporkan ke Polisi Gegara Aniaya Istri Muda, Ini Analisis Reza
Minggu, 06 Oktober 2024 – 02:02 WIB
BERITA TERPOPULER
- Dahlan Iskan
Bambu Hermawan
Minggu, 06 Oktober 2024 – 06:16 WIB - Humaniora
Masa Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Wajib Mewaspadai 2 Hal Ini
Minggu, 06 Oktober 2024 – 06:56 WIB - Humaniora
Inilah Syarat Penting Pendaftaran PPPK 2024 Gelombang II, Honorer Harus Gercep
Minggu, 06 Oktober 2024 – 07:07 WIB - Destinasi
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu 6 Oktober 2024
Minggu, 06 Oktober 2024 – 05:35 WIB - Humaniora
Hampir Separuh Honorer Tidak Kebagian Formasi PPPK 2024, Ya Ampun
Minggu, 06 Oktober 2024 – 07:25 WIB