RI Bebas Pemadaman Bergilir

Deklarasi, SBY Akan Evaluasi Tiga Bulan

Rabu, 28 Juli 2010 – 06:36 WIB

Dalam kesempatan itu, presiden juga menjawab kekhawatiran soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL). SBY juga menjawab berbagai pernyataan miring seputar penghapusan subsidi dalam APBN. Dia menerangkan, di antara total anggaran lebih dari Rp 1.000 triliun dalam APBN, lebih dari Rp 200 triliun dihabiskan untuk subsidi. Padahal, pemberian subsidi itu belum tentu tepat sasaran bagi rakyat miskin. Untuk listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 55 triliun, sedangkan subsidi BBM Rp 90 triliun.

"Tidak ada kenaikan TDL untuk pengguna 450-900 VA. (Tarif listrik) untuk industri juga sudah dihitung sehingga tidak akan membebani produksi. Dengan kebijakan ini, ke depan justru akan bisa dialirkan listrik ke daftar tunggu," kata SBY sambil mengutip daftar tunggu saat ini yang mencapai 19 juta pelanggan. Kendati begitu, SBY menyatakan bahwa tidak berarti tidak akan ada pemadaman listrik sama sekali. Tuntasnya pemadaman bergilir tidak berarti masalah listrik sudah selesai. Presiden akan mengevaluasi dalam tiga bulan ke depan apakah kondisi listrik bisa bertahan seperti saat ini. "Berarti, Desember nanti kita lihat lagi. Ketika PLN mampu mengatasi, sekali lagi kita layak memberikan apresiasi," tuturnya.

Karena itulah, dia menantang para direksi baru PLN di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan yang menjabat selama enam bulan terakhir. Tantangan itu dilontarkan SBY secara terbuka. "Dalam enam bulan ke depan mulai hari ini, kalau persoalan listrik bisa diatasi sepenuhnya, saya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya," tegasnya.

Mendapat tantangan seperti itu, Dahlan Iskan yang duduk tidak jauh dari SBY hanya tersenyum. Tanpa ditantang pun, mantan CEO Jawa Pos tersebut sudah memiliki agenda kerja tersendiri. Selain menuntaskan sisa-sisa pekerjaan selama enam bulan pertama, kata Dahlan, PLN harus mampu menyiapkan daya listrik untuk 19 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati listrik.