RI Bebas Pemadaman Bergilir

Deklarasi, SBY Akan Evaluasi Tiga Bulan

Rabu, 28 Juli 2010 – 06:36 WIB

MATARAM - Kesuksesan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatasi dan menyelesaikan kasus pemadaman bergilir mendapat apresiasi dari pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin (27/7) mendeklarasikan Indonesia Bebas Pemadaman Listrik Bergilir 2010 di halaman kantor gubernur NTB, Mataram. NTB dipilih sebagai lokasi dan tuan rumah deklarasi karena merupakan daerah terakhir yang berhasil mengatasi masalah pemadaman bergilir pada 30 Juni lalu.

"Semua tahu, listrik penting. Listrik juga tentang keadilan. Tidak adil rasanya kalau sebagian rakyat tidak mendapatkan listrik dengan mudah," kata SBY ketika memberikan sambutan. Dirut PLN Dahlan Iskan dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu hadir dalam deklarasi tersebut. Di antaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, serta sejumlah pejabat tinggi negara lain.

SBY menuturkan, permasalahan listrik yang terjadi saat ini merupakan warisan sejak zaman Indonesia baru merdeka. Pendiri Partai Demokrat itu menjelaskan, sejak dulu hingga 2005, jumlah atau kapasitas listrik di tanah air tidak berubah. Padahal, permintaan masyarakat terus meningkat. Sebagai antisipasi, ungkap SBY, pemerintah mencanangkan program pembangunan pembangkit berkapasitas 10 ribu megawatt (MW) tahap pertama dan kedua. "Butuh waktu panjang. Sebagai contoh, untuk membangun pembangkit 2 x 200 MW, butuh waktu 2 hingga 4 tahun. Untuk itu, hingga waktu penambahan daya tersebut tuntas, masalah daruratnya perlu diatasi dulu," ujarnya.

SBY menyatakan lega masalah pemadaman listrik bergilir berhasil diselesaikan secara tuntas pada 30 Juni lalu. Dia secara eksplisit menyampaikan penghargaan atas perjuangan karyawan PLN yang bekerja siang dan malam selama enam bulan terakhir. Karena itu, SBY mengundang karyawan dan direksi PLN tersebut untuk minum teh di Istana Negara.