Ribuan Desa di Indonesia Timur Masih Gelap Gulita

Sedangkan sampai akhir tahun, tim akan melakukan perencanaan kelistrikan desa. “Implimentasi program dimulai tahun ini dengan sejumlah lokasi percontohan, dan dilanjutkan realisasi sampai 2019,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, ada strategi inklusif dengan mengajak berbagai pihak untuk aktif dalam perencanaan. Dalam waktu dekat, menteri asal Brebes, Jawa Tengah itu akan mengajak Bappenas dan Kementerian BUMN untuk duduk bareng membahas program.

Selain itu, kementerian juga menggodok regulasi agar harga listrik EBT tidak mahal. Harga peralatan yang lebih mahal, dipastikan berdampak pada harga listrik juga. Padahal, masyarakat di Indonesia Timur punya daya beli yang tidak besar.

’’Pemerintah harus memberikan support dengan memberikan subsidi,’’ jelasnya. Selain itu, Sudirman juga ingin agar pelaksanaan bisa transparans dan akuntabel.

Saat disinggung tentang besaran listrik yang dibutuhkan, Sudirman menyebut kementerian sudah mengkalkulasi. Misalnya, kalau proyek itu hanya memberikan kebutuhan listrik dasar. Melingkupi penerangan, radio, dan kipas angin, maka kebutuhannya 500 MW.

Kalau bisa digunakan untuk menonton televisi, berarti tambah jadi 750 MW. Kementerian juga tidak menutup mata kalau ada warga yang ingin memiliki kapasitas listrik lebih untuk mesin jahit atau kebutuhan usaha kecil lain, sampai AC yang memerlukan total 1 Giga Watt. ’’Tapi tahapan pertama dapat penerangan normal dulu,’’ katanya.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, untuk mempercepat penerangan kawasan Indonesia Timur tidak bisa dilakukan sendiri. Sebab, uang APBN sangat terbatas.

Menurutnya, uang negara hanya bisa untuk menerangi 120 titik saja per tahun. ’’Itu berarti, kalau pakai uang APBN saja, butuh 100 tahun menerangi semua,’’ ungkapnya.