Ribuan Laporan Korupsi di Jambi Masuk ke KPK

Senin, 19 November 2012 – 11:48 WIB

Menurut HBA, membengkaknya pos dana hibah itu wajar. Sebagian dana itu dialokasikan untuk samisake dan program di daerah yang bukan menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi. “Misalnya, untuk jalan sarana produksi. Sebenarnya bukan tanggung jawab kita, tapi jika untuk kesejahteraan masyarakat dan petani, kenapa tidak,” jelasnya.

Tahun depan, 131 kecamatan akan mendapatkan masing-masing Rp 1 miliar dari pos dana hibah itu. “Jadi totalnya Rp 131 miliar, tambah lagi untuk proyek yang sifatnya kita hanya membantu masyarakat yang ada di kabupaten/kota,”katanya.

Pemprov Jambi sudah menyampaikan nota pengantar KUA PPAS APBD Tahun 2013 ke DPRD Provinsi Jambi, Senin (12/11). Dalam paripurna itu disebutkan, anggaran belanja hibah sebesar 27,26 persen dari belanja tidak langsung, jika dihitung angkanya lebih dari Rp 345 miliar.

Dalam pidato pengantarnya, HBA mengatakan, APBD Provinsi Jambi diusulkan meningkat menjadi Rp 2,586 triliun dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp 1,306 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,280 triliun. “Komposisi belanja tidak langsung Rp 1,280 triliun setara dengan 49.51 persen dari total APBD,” kata gubernur.

Rinciannya, yakni komposisi belanja pegawai 37.52 persen, belanja hibah 27.26 persen, belanja bantuan sosial 2.77 persen, belanja bagi hasil 20.77 persen, belanja bantuan keuangan 11. 45 persen, serta belanja tidak terduga 0.23 persen. “Memang sebaiknya 60-40 persen antara belanja langsung dan tidak langsung. Itu kita usahakan ke depan, tapi belanja hibah itu termasuk proyek fisik,” tambahnya.(mui)