Rieke Minta Dibentuk Komisi Untuk Perlindungan TKI

Dalam Revisi UU Nomor 39 tahun 2004

Rabu, 28 September 2011 – 04:24 WIB

Menurut dia, saat ini, ada 18 instansi atau lembaga Negara yang mengurusi buruh migran. Mulai Kemenakertrans sampai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun, persoalan buruh migran tetap penuh carut marut.

     

"Anggarannya besar besar semua. Cuma nggak ada yang nyambung satu sama lain. Padahal, kalau kalau semua itu ada sinergi dan koordinasi, apa yang dikeluhkan buruh migrant bisa terselesaikan," kata Anis.

Komisi baru ini, imbuh Anie, berfungsi untuk melakukan pencegahan, pengawasan, mediasi, dan perlindungan hak hak asasi buruh migran beserta keluarganya. "Anggotanya tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, serta menghormati hak asasi buruh migran," ujarnya.

     

Anis menyampaikan gagasan tentang pembentukan baru ini merupakan evaluasi terhadap BNP2TKI yang menempatkan buruh migran dalam status quo komoditas. Peran BNP2TKI selama ini, sindir dia, lebih kepada pelembagaan penempatan buruh migran. "Bahasa lainnya ya seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) negeri," ucap Anis. (pri)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung dibentuknya komisi independen untuk melakukan perlindungan terhadap buruh migran. Dia

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News