Rieke Ungkap Kesalahan Rini Soemarno-RJ Lino di Paripurna DPR

jpnn.com - JAKARTA – Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR menuntaskan penyelidikannya terhadap skandal yang terjadi di PT Pelindo II (Persero). Dalam laporannya di depan sidang paripurna pada Kamis (17/12), Rieke Diah Pitaloka selaku ketua pansus membeberkan pelanggaran di perusahaan yang dipimpin RJ Lino.

Rieke menyebutkan, ada empat persoalan besar yang menjadi konsen pansus dalam bekerja 60 hari terakhir. Meliputi permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchison Ports Holding (HPH). Kemudian, tata kelola perusahaan dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan, serta program pembangunan dan pembiayaan terminal pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II.

“Pansus mendapatkan temuan-temuan yang secara politik, hukum dan ekonomi membuka topeng investasi, privatisasi dengan cara memilih mitra strategis, perekayasaan sistematis atas pengalihan surplus ekonomi nasional ke pihak asing," kata Rieke, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Politikus PDIP itu menyebutkan bahwa Pansus mendapat temuan mencengangkan ketika Menteri BUMN Rini Soemarno membela diri dengan mengatakan tidak mengetahui tentang hukum atas perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dengan HPH. Namun, Rini berani mengeluarkan izin prinsip sebagai nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum perundang-undangan BUMN.

Di sisi lain, proses perpanjangan kontrak JICT dengan HPH telah dirintis oleh Dirut Pelindo II RJ Lino sejak 27 Juli 2012, dan izin prinsip tersebut dikeluarkan Meneg BUMN pada tanggal 9 Juni 2015. Padahal, menteri-menteri yang lain, Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan (Menhub) pemernitahan sebelumnya, serta Menhub yang sekarang menjabat telah menolak perpanjangan kontrak tersebut.

“Dalam rapat pansus, Meneg BUMN Rini Soemarno berdalih, bahwa izin prinsip  yang dikeluarkan mensyaratkan kepemilikan saham Pelindo II harus 51 persen (di JICT) dan harus mematuhi UU 17 Tahun 2008 yang memisahkan fungsi regulator dan operator, hasil Panja BUMN, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait kerjasama BUMN.

Sementara, kontrak final antara Pelindo II dengan HPH ditandatangani pada 7 Juli 2015 yang telah dinotariskan, komposisi Pelindo II sebesar 48 persen, Kopegmas 0,10 persen, HPH 51 persen. Sebelumnya pada Juni 2015, Pelindo II menagih pembayaran upfront fee dari HPJ (Hutchison Ports Jakarta) sebesar USD 215 juta. Menurut surat HPI (Hutchison Ports Indonesia) dan Pelindo II, nilai USD 15 juta merupakan tambahan di luar perhitungan DB (Deutch Bank) sebesar USD 200 juta.

“Tambahan tersebut merupakan arahan Meneg BUMN, Rini Soemarno. Pembayaran dilakukan pada 2 Juli 2015 dan dikenai pajak ganda, yakni 15 persen With Holding Tax Singapura dan 10 persen PPN Indonesia," ujar Rieke.