Risma: Sekarang Ini Saya Ngemis ke Pak Gubernur

jpnn.com - SURABAYA-- APBD 2017 untuk Jatim masih menyisahkan ganjalan meski sudah digedok kemarin.

Salah satunya anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang dianggap menyalahi aturan.

Pemkot masih memasukkan anggaran Rp 180 miliar untuk SMA/SMK. Padahal, SMA/SMK beralih ke provinsi per 1 Januari mendatang.

Anggota komisi D Reni Astuti sampai melakukan interupsi dalam rapat paripurna kemarin.

Dia mengingatkan pemkot bahwa anggaran tersebut tidak memiliki cantolan hukum.

Bila dipaksakan, anggaran itu tidak bisa dicairkan.

"Ujung-ujungnnya, SMA/SMK malah tidak bisa gratis," ujar politikus PKS tersebut.

Dalam interupsinya, Reni menawarkan opsi bantuan keuangan kepada provinsi.