Sehingga berapa metrik ton emas, bijih besi, mungkin juga uranium yang dieksplorasi dan dilaporkan ke pemerintah Indonesia tidak diketahui benar atau bohong. "Selama ini kita percaya saja angka yang disodorkan freeport untuk royalti," kata Ketua DPP Bidang Politik dan Hukum Partai Golkar, itu. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Berdasarkan kontrak yang ada, PT. Freeport punya kewajiban sekian persen untuk diberikan kepada pemerintah Indonesia, sebagai royalti.