Rp 1.000 Per Suara, Upaya Penguatan Kelembagaan Parpol

Karena itu, dia berpesan agar partai menggunakan dana dimaksud untuk pendidikan politik dan pengkaderan, secara efektif.

Dari sejumlah negara demokrasi yang sudah mapan, lanjutnya, bantuan partai politik dari anggaran negara merupakan instrumen yang signifikan untuk membangun partai politik.

Diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam membangun dan memelihara proses politik.

Lebih lanjut dia mengatakan, pendanaan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD mencegah dominasi dari partai politik besar.

“Partai Politik yang memiliki sumber daya dan dana yang besar, akan menjadi partai dominan dan yang lain menjadi subordinat, hal itu dapat berimplikasi pada terjadinya dominasi satu partai terhadap Negara yang berujung pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” terangnya.

Dia juga mewanti-wanti agar parpol mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dari APBN tersebut. Tujuannya, untuk transparansi dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

“Jika parpol tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban, maka partai politik yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya,” ucapnya. (sam/jpnn)