RTRW di 26 Wilayah Terganjal Hutan

Kamis, 11 Maret 2010 – 21:37 WIB

JAKARTA-Sebanyak 26 daerah di Indonesia yang Rencana Tata Ruang Wilayah-nya (RTRW) yang bermasalah dengan hutan. Sebagian karena masalah pengalihan fungsi hutan, menjadi perkebunan atau tambang.Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Santoso Ernawi, mengatakan, rinciannya sebanyak enam provinsi, 19 kabupaten dan satu kota, RTRW-nya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

“Provinsi yang dimaksud adalah Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumut, Jabar dan Jatim,” ungkapnya, Kamis (11/3). Sementara, hingga Maret 2010, total Revisi RTRW yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum yakni 23 revisi.Terdiri dari 10 Revisi RTRW Provinsi, 10 Revisi RTRW Kabupaten dan 3 Revisi RTRW Kota. “Masih terdapat 12 kabupaten yang belum melakukan revisi. Ditambah lagi 3 provinsi yakni, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Papua Barat yang belum pernah menyusun Perda terkait RTRW masing-masing,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah menyusun PP Penyelenggaraan Tata Ruang. “Bukan PP Tata Ruang Kehutanan. Tidak ada istilah tata ruang kehutanan,” tambahnya.

Dia menyatakan, kekhawatiran akan tumbang tindihnya regulasi, menyusul regulasi yang akan dikeluarkan nanti, dapat dielakkan, jika aturan mainnya diterapkan. Diambil contoh, pada PP No. 10/2010 tentang Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan memuat ketentuan perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk wilayah provinsi; pengubahan kawasan hutan dilakukan berdasarkan usulan Gubenur kepada Menteri Kehutanan.