Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Rusuh Tolikara, Kapolri Didorong Copot Pejabat Polri yang tak Komit

Senin, 20 Juli 2015 – 07:37 WIB
Rusuh Tolikara, Kapolri Didorong Copot Pejabat Polri yang tak Komit - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyampaikan, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki peta daerah rawan konflik di seluruh Indonesia. Pemetaan ini dilakukan Polri untuk mengamankan Pilkada serentak Desember 2015.

Namun jika para pejabat Polri di daerah, mulai kapolsek, kapolres, dan kapolda tidak peka dan tidak punya kepedulian yang tinggi, pemetaan daerah rawan konflik itu tidak akan ada gunanya dan konflik tetap saja terjadi, seperti di Tolikara Papua.

"Meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah gambaran betapa tidak pekanya pimpinan kepolisian disana, betapa tidak pedulinya pimpinan kepolisian di Papua terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik," sebut Neta dilansir RAKYAT MERDEKA ONLINE (Grup JPNN.com), Senin (20/7).

Dia berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang. Omongan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan.

Artinya, ketika pemetaan daerah rawan itu sudah dipaparkan, kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut pun sudah harus disiagakan. Tidak ada cela, kerawanan itu meletus menjadi kerusuhan, seperti di Tolikara di mana tempat ibadah dibakar saat jamaah sedang salat Idul Fitri.

"Jika ada kapolsek, kapolres, dan kapolda tidak komit, Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. Sebab masih banyak anggota Polri yang mau menjadi kapolsek, kapolres maupun kapolda, yang mampu menjaga keamanan wilayahnya. Kapolsek, kapolres, dan kapolda bukan raja kecil tapi pelayan masyarakat dan penjaga keamanan," beber Neta.

Selain meningkatkan kepekaan dan kepedulian para pimpinan kepolisian di daerah, ada dua hal lagi yang harus dilakukan Polri. Pertama, meningkatkan kinerja intelkamnya, terutama di daerah rawan konflik.

Intelkam harus benar-benar menjadi mata dan telinga Polri dalam rangka melakukan deteksi dan antisipasi dini. Intelkam harus bisa mengubah kinerja Polri sebagai "pemadam kebakaran" menjadi "pengurai api" agar konflik tidak muncul ke permukaan.

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyampaikan, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki peta daerah rawan konflik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News