RUU Baru Masih Beri Peluang Rekrut Honorer

Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan bisa disalahgunakan para pejabat di daerah untuk mengangkat pegawai tidak tetap (honorer). "Kalau sudah begitu, ujung-ujungnya pasti balik ke masalah pengangkatannya seperti yang terjadi saat ini," kata Basuki yang dihubungi, Selasa (21/12).

Dia menambahkan, bila masih dimungkinkan adanya tenaga tidak tetap, harus ada semacam perjanjian kerja untuk waktu tertentu seperti di perusahaan-perusahaan. Artinya, hubungan kerja antara pegawai tidak tetap dengan instansi pemerintah harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

"Jangan ada embel-embel akan diangkat menjadi PNS. Jadi, apabila pemerintah membutuhkan tambahan pegawai (PNS, red) harus mengikuti sistem rekrutmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya. (esy/jpnn)