RUU Kamnas Berpotensi Gesekan

"Kemungkinan gesekan itu sangat mungkin terjadi. Karena dalam RUU Kamnas belum diatur secara detail mana yang domain Polri dan mana yang urusan TNI," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani usai menerima Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan di ruang Fraksi Gerindra, Jakarta, Rabu (7/11).

Muzani menyebut, meskipun Menteri Pertahanan sudah menjelaskan detail soal RUU Kamnas di hadapan Pansus pada Oktober 2012 lalu, namun masih harus dibicarakan lebih serius dan detail lagi.

Menurutnya, pandangan yang ada di masyarakat juga harus terakomodasi. "RUU ini rentan disalahgunakan oleh penguasa. Menurut saya RUU ini harus jelas mengatur definisi dan kategorisasi keamanan. Pada persoalan seperti apa tentara harus turun dan pada persoalan apa polisi harus turun. Ini yang masih tidak jelas," ungkap Muzani.