Saatnya Evaluasi Kebijakan UN dan RSBI

Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan, langkah perubahan Renstra ini harus dilakukan karena Kemdikbud sekarang ini memiliki wakil menteri yang secara khusus mengurusi soal kebudayaan.

Menurutnya, dimasukkannya kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan, telah membuat Renstra tersebut menjadi kurang relevan karena hanya bicara soal  desain pendidikan nasional dan pencapaian berupa angka-angka kuantitatif. Misalnya, pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta kelulusan 100 persen pada UN.

“Dengan kondisi demikian, maka sebaiknya memang harus ada evaluasi renstra secara menyeluruh di badan Kemdikbud,” ungkap Raihan di Jakarta, Kamis (20/10).